Kami Prihatin

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan luar negeri yang pertamanya di tahun 2015, hanya selang beberapa hari setelah berakhirnya 100 hari pertama Kabinet Kerja. Malaysia mendapatkan kehormatan sebagai destinasi pertama adalah sahabat lama, negeri tetangga yang sering berada di love and hate relationship dengan negara kita. Sebuah negara yang jumlah Warga Negara Indonesia-nya lima kali lipat lebih banyak dibanding jumlah penduduk Jakarta Pusat. Negara penyumbang > 1.611 kasus permasalahan TKI yang meliputi kasus pelecehan seksual, KDRT, human trafficking, kekerasan dan pelbagai masalah lainnya.

 

Sebuah kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia untuk bertemu dengan Presiden barunya, Presiden yang menjanjikan revolusi di pelbagai bidang. Presiden yang membawakan harapan akan perubahan yang nyata. Kesempatan ini mungkin hanya terjadi satu periode sekali, maybe a few times if you’re lucky. Kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, tanpa perantara, kepada Presiden RI adalah sebuah kesempatan untuk berkontribusi dan mengambil andil dalam membentuk perubahan yang ia janjikan.

 

Namun, betapa kecewanya saya secara pribadi melihat kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan optimal oleh beberapa golongan. Contohnya seperti BP KNPI Malaysia, yang walaupun sempat melayangkan beberapa keprihatinannya mengenai beberapa isu-isu strategis mengenai Budi Gunawan maupun nasib TKI di perantauan. Tapi sayangnya, tidak ada satupun isu itu diangkat oleh BP KNPI Malaysia ketika pertemuan dengan Presiden Joko Widodo berlangsung. To be fair, salah satu poin yang diangkat adalah mengenai TKI, yaitu mengenai permasalah pernikahan tanpa dokumen bagi TKI di Malaysia. Tapi isu itu pun terlihat begitu minor apabila dibanding dengan permasalahan TKI yang lain seperti kekerasan, human trafficking, maupun pendidikan bagi anak TKI maupun TKI itu sendiri. Walaupun begitu, sebuah kredit harus diberikan kepada BP KNPI Malaysia atas kepedulian dan “keberhasilannya” dalam mengidentifikasi masalah krusial bagi TKI di Malaysia.

 

Hingga tulisan ini dibuat, belum ada informasi publik yang tersedia mengenai apa yang disampaikan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Malaysia (PPIM), organisasi yang mewakili kurang lebih 11.000 suara mahasiswa Indonesia di Malaysia. Senada dengan BP KNPI Malaysia, PPIM pun terhitung cukup sering melayangkan keprihatinannya mengenai isu-isu strategis yang sedang berlangsung di dalam negeri maupun di Malaysia sendiri. Semoga ada lantunan aspirasi yang menyuarakan isu-isu yang dapat menyadarkan Presiden Joko Widodo bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang mesti ia dan seluruh timnya rampungkan.

 

Hingga suara itu terdengar, kita hanya bisa berdoa. Begitu pula jutaan TKI kita di Malaysia. Mereka berdoa.

 

Sincerely,

 

A concerned citizen

Advertisements

Sudah Bhinneka Tunggal Ika, kah?

Seingat saya, sang Garuda masih mencengkram erat slogan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Sepemahaman saya, negara Indonesia didirikan untuk melindungi semua rakyatnya, tanpa terkecuali. Indonesia bukan milik sekumpulan rakyat yang mengasosiasikan dirinya dengan identitas kolektif tertentu. Mungkin, mereka tidak memiliki frekuensi pemahaman yang sama dengan saya.

Marak pemberitaan mengenai penyerangan suatu golongan beragama oleh mereka yang “mengaku” beragama. Terakhir yang saya dengar, ini berlangsung di Sleman, Yogyakarta. Terlepas dari motif penyerangan tersebut, satu yang bisa dilihat jelas adalah kaum minoritas tidak mendapatkan rasa aman ketika melangsungkan ibadah menurut kepercayaan mereka. Mungkin, bagi golongan mayoritas, agama lain adalah agama kelas dua.

 

Keturunan etnis tertentu = Hina ?

Jangankan di tingkat grassroot, bahkan di tingkat atas pun penyebaran isu agama dan kebencian etnis adalah lumrah, bahkan dianggap perlu untuk pemenangan kandidat. Ini, bagi saya (meminjam salah satu kata yang dipopulerkan oleh Presiden kita) memprihatinkan. Masih banyak orang di Indonesia yang menganggap menjadi bagian daripada etnis tertentu adalah “dosa”. Terlalu pekat sentimen etnis dan agama yang dengan mudahnya memecah bangsa Indonesia. Apakah terlahir sebagai keturunan Tionghoa merupakan perbuatan hina? Rasanya tidak.

Sering kita dengar bahwa capres A merupakan keturunan Cina, capres B memiliki hubungan erat dengan nasrani. Sebenarnya, apa yang salah JIKA memang capres A keturunan Tionghoa? Apa yang salah JIKA tuduhan kepada capres B mengenai keluarganya adalah benar? Saya sendiri tidak ambil pusing mengenai itu semua. Saya tidak percaya dengan label bahwa anggota dari suatu Agama tertentu adalah selalu baik dan selain Agama tersebut adalah selalu buruk. Stereotip itu berbahaya, mengaburkan penilaian kita atas seseorang hanya karena identitas kolektif (agama, ras, bangsa, dsb) yang diasosiasikan dengannya. Yang mengganggu saya adalah realita akan laku nya isu-isu cetek ini, bahkan ketika isu nya jelas-jelas terlihat mengada-ada (contoh : JKW4P – Jesus Kristus Win 4 Peace). Goblok yang termakan isu murahan seperti itu.

 

Masyarakat Kelas Dua

Sampai kapan diskriminasi terhadap minoritas akan berlangsung di Bumi Pertiwi? Saya rasa, Indonesia masih perlu waktu. Waktu yang lama. Selama isu-isu yang dihembuskan oleh elit politik masih seputar isu cetek tidak berkualitas, selama itu pula negeri ini akan membenci “masyarakat kelas dua”. Mereka yang bukan bagian dari golongan mayoritas, akan selalu terpandang hina oleh mereka yang tidak paham.

Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah tujuan. Sayangnya, kita masih teramat jauh dari tujuan tersebut. Bangsa ini terlalu sibuk memuliakan dirinya dan golongannya. Mungkin, bangsa ini belum siap dengan toleransi. Bangsa ini masih angkuh untuk mengakui bahwa bukan hanya mayoritas yang berhak atas Indonesia.

Amerika Serikat, salah satu negara penganut sistem Demokrasi terlama di dunia ini, perlu lebih dari 200 tahun untuk memilih Presiden “berwarna” untuk pertama kali. Afro-american, senantiasa dianggap sebagai masyarakat kelas dua. Perjuangan bangsa afro-american di negeri Paman Sam bukanlah tanpa darah dan derita. Perubahan demi perubahan terjadi, hingga saat ini label “masyarakat kelas dua” perlahan mulai menghilang. Perubahan yang terjadi di AS adalah perubahan yang holistik. Perubahan yang didesak oleh masyarakat dan didorong dengan kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Top-down approach yang dilakukan telah secara efektif membawa AS ke arah yang lebih baik.

Indonesia, menurut saya, pun membutuhkan suatu top-down approach. Yang sempat kita saksikan semasa Gus Dur menjadi Presiden. Walaupun beliau figur yang kontroversial, kebijakan Gus Dur banyak yang meninggikan derajat kehormatan golongan yang pada waktu itu adalah masyarakat kelas dua. Namun, batu pijakan yang diletakkan oleh Gus Dur harus dilanjutkan setapak demi setapak. Yang saya saksikan sekarang, dari tahun ke tahun, nampaknya kita mundur teratur. Entah perlu berapa ratus tahun sehingga kita melihat masyarakat Indonesia yang setara.

 

Demokrasi yang Matang

Saya muak dengan semua isu-isu agama yang bertebaran di media. Demokrasi bukan soal menjelek-jelekan lawan politik. Demokrasi bukan mengenai ketokohan palsu. Yang saya impikan adalah sebuah kontestasi ide yang lebih berbobot. Perdebatan yang membahas visi-misi mengenai ke mana Negara ini akan dibawa melaju oleh mereka yang mengaku memiliki kapasitas untuk memimpin 200juta lebih jiwa. Perang ide, bukan perang isu.

Mungkin, dalam 100 atau 200 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki sebuah pentas politik yang lebih sehat. Sebuah pentas di mana battle of wit berlangsung. Semoga, kita tidak terlena dengan strategi-strategi sampah yang laku dijual kepada masyarakat. Demokrasi yang matang dimulai dari “well-informed society”. Bagi saya, merupakan kemustahilan untuk kita mencapai demokrasi yang matang tanpa masyarakat yang cerdas, yang memiliki kesadaran politik.

Penggunaan isu-isu agama bukan hanya menjatuhkan martabat korban, namun juga membodohi masyarakat. Isu murahan tidak berkualitas hanya akan membuat demokrasi di negara ini stagnan, bahkan mundur. Hasil dari isu-isu tersebut adalah masyarakat yang semakin bodoh, masyarakat yang mudah tersulut oleh kebencian etnis/agama tertentu. Masyarakat yang semakin intoleran terhadap satu sama lain. Mungkin, ini saatnya kita bertanya kepada diri kita masing-masing, are we going in the right direction? Menuju Bhinneka Tunggal Ika?

 

 

Tugas kita masih banyak, kawan.

Pengurus PPI-UM 2012-2013 dinyatakan demisioner terhitung 22 Desember 2013 yang lalu. Sebuah pencapaian bagi saya pribadi. Setahun memimpin PPI-UM telah memberikan banyak pelajaran untuk saya. Sebuah kesempatan langka untuk memimpin segelintir mahasiswa intelek yang luar biasa. Peran yang saya harus mainkan di PPI-UM juga bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Merupakan pengalaman pertama kali bagi saya untuk berada di posisi tertinggi dengan tanggung jawab yang menyeluruh. Saya sadar, sedari awal, bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Mudah bukanlah apa yang saya cari dari sebuah pengalaman.

Apa yang telah kita capai, kawan-kawan?

Lebih dari pengakuan publik. Lebih dari sekedar mengisi CV. Kita telah memenuhi salah satu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Selama setahun ini, PPI-UM telah mencoba mensinergikan kemampuan seluruh anggota nya untuk memberi impak yang nyata untuk Indonesia. Memenuhi perannya sebagai duta budaya di luar negeri melalui ID Fest 2013, menyebarkan solidaritas tanpa batas melalui POSPIM 2013, dan mencerdaskan anak bangsa melalui Pusat Pedidikan Warga Negara Indonesia – Klang. Dan tentu, yang tak kalah penting, mengembangkan potensi mahasiswa Indonesia yang tergabung di PPI-UM.

Lalu, apakah kita pantas bangga dan merasa puas?

Kita patut bangga atas pencapaian kita bersama. Kita patut bangga bahwa kita mampu melunasi beberapa kewajiban kita sebagai mahasiswa. Namun, kita masih jauh dari pantas untuk merasa puas. Berbanggalah atas yang kita lakukan, namun kita pantas menunduk malu mengingat masih banyak yang bisa kita lakukan untuk Indonesia.

Menjadi organisasi kemahasiswaan di negeri jiran, seharusnya tidak mengkerdilkan peran kita dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara. Malah, kita berada di posisi yang strategis yang tidak semua orang bisa rasakan. Di Malaysia, banyak yang bisa kita lakukan. Permasalahan TKI yang tiada kunjung usai, permasalahan stateless children yang tidak mendapatkan hak atas pendidikan, kesalahpahaman yang kerap terjadi antar dua negara. Masih banyak, tugas kita, kawan. Jangan mengkerdilkan peran organisasi kita yang besar ini. Bekerja lah untuk Indonesia, di mana pun kita berada. Karena nasionalisme bukan masalah posisi geografis. Jadilah diaspora Indonesia yang dekat dengan semangat ke-Indonesia-an. Semoga PPI-UM menjadi organisasi yang bermanfaat, bukan hanya untuk anggota dan pengurusnya saja. Semoga PPI-UM bisa terus berkarya nyata untuk Indonesia.

Tugas kita masih banyak, kawan.

Bintang Pamungkas
Anggota PPI-UM

Mengikuti Arus atau Menciptakan Arus?

Terkadang kita berada di sebuah kondisi di mana kita dihadapkan kepada dua pilihan yang sama-sama sulit. Terkadang, arus yang ada di sekitar kita jauh dari apa yang kita anggap ideal. Mengikuti arus bukanlah hal yang mudah, karena terkadang itu semua tidak sejalan dengan keinginan yang ada di hati. Namun, menciptakan arus, jelas jauh lebih sulit ketimbang pasrah.

Pilihan, tidak pernah mudah. Seandainya pilihan datang tanpa konsekuensi yang mengikuti, mungkin, semuanya akan terasa lebih ringan. Namun bukan itu makna dari sebuah pilihan. Sebuah pilihan memiliki harga yang harus dibayarkan. Desember tahun 2012, saya dipercaya untuk mengemban amanah sebagai pemimpin Persatuan Pelajar Indonesia di Universiti Malaya (PPI-UM), sampai sekarang, masih banyak yang mempertanyakan alasan kenapa saya berani maju dan memilih untuk mengambil risiko. Bukan, bukan karena saya ingin dipandang. Saya tidak peduli akan popularitas. Saya bekerja bukan untuk popularitas. Saya ingin menciptakan arus.

Continue reading

Solidaritas Tanpa Batas

Solidaritas tidak mengenal kelas. Sebuah pemersatu perbedaan. Indonesia berdiri atas rasa solidaritas, dari Sabang hingga Merauke. Indonesia merupakan sebuah identitas bagi setidaknya 237juta manusia. Kita punya beratus-ratus suku bangsa, ratusan ribu pulau yang terbentang di nusantara, dari Sabang hingga Merauke. Tapi satu identitas yang menyatukan kita, nasionalisme. Satu solidaritas, Indonesia.

 

Semangat kesatuan ini senantiasa dijunjung oleh warga Indonesia, di manapun berada. Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Malaya (PPI-UM), dalam hal ini pun tidak berbeda. PPI-UM adalah pemersatu perbedaan. Sadar bahwa kita adalah anak-anak bangsa, yang pada hakikatnya adalah satu. PPI-UM berdiri atas rasa kekeluargaan. Solidaritas tanpa batas, ini lah hal yang dijunjung oleh kepengurusan PPI-UM tahun ini. Untuk memenuhi peran sebagai organisasi yang inklusif bagi seluruh pelajar Indonesia di UM. Untuk memberi manfaat bukan hanya kepada segelintir orang. Untuk menghilangkan “boundaries” yang ada.

 

Solidaritas bukan hal yang mudah untuk dicapai. Solid merupakan impian yang harus diwujudkan. Solidaritas tanpa batas bukan sekedar retorika belaka. Untuk kembali kepada akar, di mana tujuan awal berdirinya PPI-UM adalah sebagai wadah berkumpulnya pelajar Indonesia di UM. Hanya ketika kita bersatu kita bisa lebih berarti dan berkarya lebih nyata.

 

Solidaritas tanpa batas, untuk PPI-UM yang satu.

Tuhan dan Kata

Aku ingin jadi Tuhan, menciptakan dunia dalam genggaman. Mengadakan yang tiada dan meniadakan yang ada. Menurutku, dengan kata, kita adalah Tuhan dalam tulisan kita sendiri. “Hidup ini tuh cuma permainan kata” ucap salah satu kawan dekatku. Perkataan yang nyeleneh tetapi sesungguhnya memiliki makna yang jauh lebih dalam dari apa yang terlihat.

Aku menemukan dunia di dalam 26 huruf ini.  Ketika mereka tersusun, menciptakan dan memperlihatkan apa yang ada di pikiranku. Ini adalah bentuk dari translasi pemikiran ke sesuatu yang “ada”.

Cogito, ergo sum. – Descrates

Aku berpikir, maka aku ada. Betulkah yang “mengadakan” kita hanyalah sebatas pemikiran? Adakah garis tipis yang memisahkan suatu eksistensi dari sebuah kenihilan adalah gelombang-gelombang yang dikirim dari sebongkah otak? Apakah penyebab keberadaan hanya terhenti sampai di situ?

Menulis. Bagiku, ini proses penciptaan dunia. Sakral. Menulis adalah mengubah konsep abstrak pemikiran terhadap suatu hal yang lebih nyata. Goresan tinta, goresan pensil di atas kertas, maupun hentakan jemari di atas keyboard. Proses “memberadakan” pemikiran. Menulis bukan sekedar pekerjaan sepuluh buah jari. Menulis adalah pekerjaan mata yang melihat, hati yang tergerak dan pikiran yang mengolah. Jari hanyalah wakil yang mengantarkan sinyal abstrak menjadi huruf-huruf yang siap dilahap oleh pembaca.

Orang boleh pandai setinggi langit. Tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.

– Pramoedya Ananta Toer-

Kata, mungkin salah satu kekuataan yang paling hebat Continue reading

Mahasiswa dan Apatisme

Ketika saya masih SMA dulu ketika mendengar kata “Mahasiswa” yang terbayang adalah sebuah titel yang begitu prestigius. Bagaimana tidak? Saya beranjak remaja mendengar kisah-kisah Mahasiswa memaksa turun rezim Soeharto yang dinilai lalai, saya diceritakan kisah bagaimana mahasiswa memegang peranan penting dalam menentukan arah berjalannya negara Indonesia ini. Apa jadinya kalau titel ini sudah tidak begitu prestigius lagi? Dan hal itu bukan disebabkan oleh faktor eksternal, namun karena sikap dan tindakan para pemilik titel ini? Ketika mahasiswa apatis, ketika mahasiswa cuma belanja sana sini (hedon), masih pantaskah titel Mahasiswa dipandang sebegitu tingginya?

Apatis itu tragis, apalagi jika hal ini melanda mahasiswa. Ketika mahasiswa sudah apatis terhadap permasalahan di sekitarnya, hilanglah esensi akademisi yang seharusnya melekat erat di setiap mahasiswa. Mahasiswa akan menjadi sekedar titel tanpa isi, Continue reading